Unjukrasa Tanpa Izin, Delapan Pendemo PLN Jadi Tersangka

GUNUNGSITOLI, SANURIA | Karena melakukan aksi unjukrasa tanpa izin di depan kantor PT PLN Area Nias, Minggu (3/4/2016), sebanyak delapan demonstran ditetapkan sebagai tersangka oleh Polisi Resort Nias.

Kini demonstran berinisial SZ, RT, SH, FL, RL, SL, AN dan AH ditahan di sel tahanan Polres Nias, dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara akibat melanggar UU nomor 9 tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum, yunto pasal 214, 212 dan 316 KUHPidana.

Hal tersebut diungkapkan Kasat Reskrim Polres Nias Ajun Komisaris Polisi Selamat Kurniawan Harefa kepada wartawan di Mapolres Nias, Jalan Melati, Kelurahan Ilir, Kota Gunungsitoli, Kamis (7/4/2016).

Kepada wartawan, Kasat Reskrim menuturkan, pada aksi unjukrasa tanpa izin tersebut, Polisi mengamankan 10 orang, tetapi setelah dilakukan penyidikan, delapan demonstran yang diamankan ditetapkan sebagai tersangka.

“Polisi melakukan pembubaran paksa terhadap demonstran yang melakukan unjukrasa di depan kantor PT PLN Area Nias, Minggu. Mereka dibubarkan karena tidak memberitahu atau mengikuti ketentuan uu nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum. Setelah dilakukan penyidikan dengan alat bukti yang diatur dalam pasal 184 Kuhap dan beberapa pasal lainnya, delapan demonstran kita ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan,” terang Kasat Reskrim.
BACA JUGA
Protes Pemadaman Listrik, Warga Nias Diamankan Polisi

Soal isu yang beredar jika sejumlah demonstran yang ditahan adalah wartawan, Kasat Reskrim membantah, dan menjelaskan jika penyidik berpedoman dengan identitas yang dimiliki para demonstran saat diperiksa.

Sesuai KTP demonstran yang ditahan, tidak ada yang pekerjaannya sebagai wartawan, tetapi dalam KTP mereka tertera jika para demonstran bekerja sebagai petani, mahasiswa dan wiraswasta.

Polisi juga belum mendapat pemberitahuan secara kelembagaan dan memiliki data jika dari ke delapan demonstran adalah wartawan.

Terjadi Gesekan
Kepada wartawan, Kasat Reskrim mengakui jika pada saat pembubaran ada terjadi gesekan antara demonstran dengan polisi.

“Kita akui, sesuai UU nomor 9 tahun 1998, telah dijelaskan perintah untuk dibubarkan. Sehingga saat melakukan pembubaran, pasti terjadi gesekan antara polisi dengan demonstran. Mungkin saja demonstran luka karena terbentur saat menyelamatkan diri, dan juga beberapa personil polisi luka atau mengalami kekerasan saat membubarkan demonstran,” ujar Selamat Harefa.

Untuk diketahui, sesuai informasi yang dihimpun wartawan, keluarga korban tidak terima atas penahanan ke delapan demonstran. Keluarga korban akan menempuh jalur hukum memperjuangkan hak hak para tersangka yang saat ini belum bisa ditemui keluarga sejak diamankan, Minggu (3/4).

Berdasarkan informasi, kedelapan demonstran yang ditahan, sebagian besar setiap hari berprofesi sebagai jurnalis, diantaranya adalah RT wartawan media online Beritanda.com dan SCTV, SH wartawan media online Lensa Berita.Net, FL wartawan Media Online Kabarone.com dan Berita9, RL wartawan media online Niaskita.com, SL wartawan SKM Mitra Bangsa, AN wartawan SKM Media Nusantara dan AH wartawan Media Online Metro Republik.com. [IH]

1 Comment

  1. Yosafati Gulo

    April 12, 2016 at 8:04 am

    Dalam UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka umum, tidak ada satu pun pasal yang menyebutkan tentang izin polisi. Pasal 10 ayat (1) yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana diatur pada Pasal 9 yang diwajibkan ialah pemberitahuan kepada Polisi. Pemberitahuan tidak sama dengan permintaan atau permohonan izin lho ya. Terminologi pemberitahuan mengandung makna bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya di muka umum dalam berbagai bentuk sepertyi diatur pada Pasal 9 tanpa minta izin kepada siapa pun sepanjang pendapat atau ekspresi diri itu tidak melanggar hukum. Di sisi lain, terminologi izin mengandung makna bahwa penyampaian pendapat di muka umum itu tidak bebas. Hanya boleh bila diizinkan oleh Polisi.

    Jadi pelanggaran yang dilakukan oleh para pendemo menurut saya adalah aspek tidak memberitahukan, bukan karena tidak minta izin. Kesalahan ini tidak serta merta boleh ditindak sesukanya oleh Polisi, berupa penangkapan dan penahanan. Jika hal itu dilakukan oleh anggota Polres Nias, maka jelas tindakan mereka adalah tindakan sewenang-wenang, arogan.

    Persoalannya ialah apakah anggota Polisi berwenang dan dibolehkan oleh hukum pelakukan penganiayaan kepada demonstran, lalu menangkap dan menahan mereka berhari-hari karena mereka membalas kesewenang-wenangan polisi menginjak-nginjak lilin yang justru menjadi pemicu aksi dorong-dorongan dan kata-kata tak sedap?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *