Terkait Usir Paksa KPU, Pemko Gunungsitoli Beri Penjelasan

SANURIA.COM, GUNUNGSITOLI— Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli Ir Augustinus Zega menduga ada upaya merekayasa status aset eks kantor Koperasi dan UMKM Kabupaten Nias yang kini digunakan Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) Kabupaten Nias.

Sekda juga menegaskan jika terdapat kekeliruan pada penerbitan surat Keputusan Menteri Keuangan no 52/KM.6/WKN.02/KNL.04/2017 tentang penetapan status penggunaan barang milik negara pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Sekda Kota Gunungsitoli Augustinus Zega kepada sejumlah media pada konfrensi pers yang digelar Pemerintah Kota Gunungsitoli terkait pengusiran paksa personil KPUD Nias di bangunan eks kantor Koperasi dan UMKM Kabupaten Nias yang digelar di lantai II, Aula Samaeri, Kantor Wali Kota Gunungsitoli, Jalan Pancasila, Desa Mudik, Kota Gunungsitoli, Rabu (23/8/2017).

“Apa yang dikemukakan Ketua KPU Nias jika mereka memiliki alas hak berupa keputusan Menkeu yang diterbitkan tanggal 6 Juli 2017, tentang penetapan status barang milik negara, kami nilai ada kekeliruan. Kini juga menduga dalam hal ini ada upaya merekayasa status aset,” tegas Augustinus Zega.

Tidak lupa dia menerangkan, surat Keputusan Menkeu diterbitkan pada tanggal 6 Juli 2017. KPU Nias mengikat perjanjian pinjam pakai kantor yang kini digunakan KPU Nias dengan Pemko Gunungsitoli dilakukan pada tanggal 21 Februari 2017.

Dalam surat perjanjian antara Pemko Gunungsitoli dengan KPU Nias yang ditandatangani Wali Kota Gunungsitoli Lakhomizaro Zebua sebagai pihak pertama dan Ketua KPU Nias Abineri Gulo sebagai pihak kedua, tercantum jika pinjam pakai hanya selama enam bulan, dan KPU Nias harus mengosongkan bangunan tersebut pada tanggal 21 Agustus 2017.

Disinggung terkait upaya selanjutnya terkait terbitnya surat Kemenkeu nomor 52/KM.6/WKN.02/KNL.04/2017, Sekda mengatakan jika Pemko Gunungsitoli akan mendatangi kepala KPKNL Padangsidempuan yang menerbitkan surat tersebut untuk melakukan klarifikasi.

BACA JUGA
Pemko Gunungsitoli Usir Paksa KPU Nias

Sebelumnya, Ketua KPU Nias Abineri Gulo kepada wartawan menegaskan tidak akan mengosongkan kantor KPU Nias, karena KPU Nias memiliki alas hak atas bangunan kantor KPU Nias berupa surat Keputusan Menteri Keuangan no 52/KM.6/WKN.02/KNL.04/2017 tentang penetapan status penggunaan barang milik negara pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. [IH]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *