PPK Pembangunan Rumah Sakit Pratama Nias Utara Ditengarai Tamatan SPK

SANURIA.COM, LOTU, NIAS UTARA – Pembangunan Rumah Sakit Pratama yang sedang dibangun di Desa Lolofa6so Kecamatan Lotu Nias Utara yang menggunakan dana DAK senilai 25 miliar, semakin menguak keganjilan.

Selain Kajian Amdal tidak dilakukan sebelumnya, juga perencanaan gedung dua kali dilakukan. Hal ini  sedang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat mengingat  anggarannya cukup besar.

Beredarnya juga kabar lain selain ketiadaan Amdal dan tumpang tindih perencanaan, juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bernama Yuniman Nazara, ditengarai tidak memenuhi syarat pengangkatan, lantaran latar belakang pendidikan PPK-nya hanya tamatan Sekolah Perawat Kesehatan (SPK).

Mantan Kepala Dinas Kesehatan Beritani Gea S Farm, Apt ketika dihubungi sebelumnya, membenarkan bahwa telah mengangkat Yuniman Nazara selaku PPK yang non Sarjana.

BACA JUGA
Perencanaan Bangun Rumah Sakit Pratama Nias Utara Tumpang Tindih

“Itu ada ketentuan itu dibolehkan, tidak masalah itu. Ada dalam ketentuan Pepres bahwa non sarjana tidak menjadi persoalan,” katanya menegaskan.

Sementara Sekretaris Nias Coruption Watch (NCW) Samabudi Zendato mengatakan bahwa, setiap Pejabat Pembuat Komitmen dalam setiap kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah tidak sembarang angkat, harus memenuhi syarat kualifikasi teknis dan latar belakang pendidikannya.

“Bagaimana bisa hanya seorang tamat SPK memahami kontruksi bangunan yang bernilai Rp 25 miliar. Ini suatu kekeliruan. Memangnya gak ada lagi Sarjana Teknik di bidang kontruksi di Nias Utara, sehingga Bupati Nias Utara menempatkan seperti itu,” kata Samabudi Zendato dengan nada heran.

Ia juga menjelaskan, bahwa permasalahan pengangkatan PPK yang tidak memenuhi syarat sebelumnya pernah terjadi kasus hukum di Nias Utara pada pengadaan mikropon Setwan Kabupaten Nias Utara TA 2011, yang akhirnya diputus pengadilan bersalah.

“Kenapa gak menjadi pelajaran buat Bupati, sambil berharap dengan keganjilan keganjilan permulaan yang ditemukan pada pembangunan rumah sakit pratama Nias Utara bisa menjadi bahan bagi penegak hukum mengusutnya kedepan,” tandasnya mengakhiri.

Yuniman Nazara Yuniman Nazara yang dikonfirmasi sanuria.com, via selular terkait hal ini enggan memberikan keterangan. Dia meminta redaksi untuk bertemu langsung dengan dirinya
untuk menjelaskan informasi soal kualifikasi pendidikannya yang tidak memiliki kompetensi menjadi PPK.

“Jangan via telepon pak, kalau melalui telepon saya tidak kenal bapak. Bapak juga tidak kenal saya,” ujar Yuniman di ujung telepon.

Ketika redaksi hanya ingin meminta penegasan terkait informasi tersebut, Yuniman Nazara tetap bersikukuh untuk tidak memberikan keterangan.

“Silahkan datang ke kantor saya di Nias Utara hari Senin. Saya tidak bisa menjelaskannya lewat telepon. Sudah ya,” tutupnya.

Diketahui, dalam setiap kegiatan proyek pemerintah, yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan pemborongan dijabat oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Sesuai Pasal 12 Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya Pejabat Pembuat Komitemen harus memenuhi syarat, diantaranya: memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN, memiliki sertifikat keahlian, berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1).

Juga telah mengatur pengecualian apabila persyaratan yang dimaksud terbatas dengan dapat diganti paling kurang golongan IIIa. [red]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *