Sidang Alkes, PN Gunungsitoli Putuskan Bupati Nias Tidak Melawan Hukum

SANURIA.COM, GUNUNGSITOLI – Drama sengeketa persidangan alat kesehatan (Alkes) yang diajukan CV Karya Sendoro melawan Bupati Nias dan Direktur RSUD Gunungsitoli telah dijatuhkan putusan di tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Sidang pembacaan putusan dibacakan oleh majelis hakim yang terdiri dari Hakim Mumahad Yusuf Sembering,SH, Hakim Kenedy Putra Sitepu SH MH dan Hakim Agung Cory Laia SH MH di PN Gunungsitoli Selasa (11/10/2016), Jalan Pancasila, Desa Mudik No 12 Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.

Persidangan ini digelar karena CV Karya Sendoro menggugat Bupati Nias karena membatalkan kemenangan CV Karya Sendoro dalam pengadaan alat kesehatan RSUD Gunungsito TA 2012 senilai Rp 15 miliar.

Dalam putusannya, majelis membacakan dengan saling bergantian. Namun dalam pembacaan pertimbangan putusan, wartawan dan pengunjung sangat sulit mendengarkan pertimbangan majelis karena suara ketiga majelis saat dibacakan sangat pelan.

Bahkan pada saat giliran hakim Agung Laia membacakan pertimbangan putusan sempat berhenti dan tersendat-sendat, sambil kertas yang dibacakannya di bolak-balik. Dan akhirnya pada ujung bacaan hakim Agung Laia, menyatakan bahwa perbuatan Bupati Nias membatalkan kemenangan CV Karya Sendoro tidak melawan hukum sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

Usai dibacakan, Ketua Majelis Hakim Mumamad Yusuf Sembiring SH, membacakan dengan suara lebih keras dari sebelumnya sambil mengucap doa dengan amar Putusan menyatakan, Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya, Dalam Pokok Perkara: Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.

Sambil beranjak cepat-cepat dari bangkunya tanpa menanyakan kepada Penggugat apakah putusan menerima atau mengajukan banding.

Usai beranjak dari bangkunya, ternyata penggugat memprotes pembacaan putusan yang tidak didengar di ruang sidang. Mohon majelis karena pembacaan tadi tidak kedengaran, maka meminta langsung salinan putusannya hari ini untuk menyusun memori banding.

Hakim Sembiring lalu cepat bergegas dan menjawab silahkan dengan panitera.

Penggugat Sonitehe Telaumbanua SH saat wartawan meminta tanggapannya terkait putusan hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, mengatakan bahwa putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Gunungsitoli di luar konteks teori hukum.

Ini putusannya sangat menyesatkan dan sangat ektrim. Darimana aturan hukum yang mengatur boleh sewenang-wenang kepala daerah mengintervensi kewenangan Panitia Pengadaan dalam menetapkan pemenang.

Justru dalam Pasal 6 huruf g Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa, pemerintah dilarang melakukan pennyalahgunaan kewenangan untuk tujuan golongan atau pihak lain. Ini bisa bahaya negara kalo seperti begini penerapan hukum.

Sama halnya menggurui kepala daerah lain untuk suka suka mengintervensi tender-tender proyek. Sekaligus merupakan bentuk teror mental kepada panitia pengadaan dan rekanan yang murni berkompetisi.

Ibarat jika tidak suka Kepala Daerah pemenang tender maka jangan harap dapat kerja proyek. Ini oreintasi putusannya, arahnya adalah melegalkan KKN dan kesewenang wenangan. Untuk itu kita ajukan upaya banding, nanti di Memori Banding kita urai kekeliruan hakim, katanya mengakhiri.

Untuk diketahui, perkara ini diawali tender pengadaan alat kesehatan RSUD Gunungsitoli TA 2012 senilai Pagu Dana Rp 15 miliar dengan diikuti oleh PT Winatindo Bratasena, PT Magnum Global Mandiri, PT Tiara Donya dan CV Karya Sendoro.

Berdasarkan hasil evaluasi Panitia Pengadaan, CV Karya Sendoro terpilih sebagai pemenang dengan penawaran terendah Rp 12, 2 Miliar. Namun salah satu peserta tender mengajukan keberatan dan memohon pembatalan kepada Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laloli, hingga mengabulkan pembatalan tersebut.

Berikutnya perusahaan yang memohon batal tersebut terungkap seluruh Indonesia terlibat kasus korupsi alat kesehatan yang diaktori oleh RIDWAN WINATA dengan menggunakan perusahaan PT.Wiantindo Bratasena, PT Magnum Global Mandiri dan PT Tiara Donya [bz]