PN Gunung Sitoli Segera Kirim Berkas Gugatan Alkes ke PT Medan

GUNUNGSITOLI,SANURIA.com. Berkas sengketa alkes Pemkab Nias yang di ajukan CV Karya Sendoro melawan Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laloli dkk, akan segera dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa perkara di tingkat Banding.

Hal ini diketahui wartawan saat penggugat Sonitehe Telaumbanua SH mendatangi ruang Panmu Perdata Pengadilan Negeri Gunungsitoli di Jalan Pancasila Nomor 12, Desa Mudik, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli Rabu (26/4/2017).

Dalam pemeriksaan berkas perkara, panitera Ulya Ulfa SH MKn menunjukan berkas setebal sekitar 60 cm tingginya untuk dicek keseluruhnya. Sonitehe Telaumbanua sempat menunjukan bahwa dalam surat gugatan yang disalin dalam putusan, ada yang dikurang dan ditambah.

“Serta keterangan saksi penggugat pada saat persidangan tidak sinkron dalam putusan,” kata Sonitehe sambil membolak bolak berkas.

Namun ucapan Sonitehe tersebut, dijawab panitera Ulya apa adanya. “Kalo soal itu urusan majelis Pak. Yang penting berkas saya tunjukan,” katanya.

Usai memeriksa berkas yang sudah dijilid, Sonitehe Telaumbanua juga meminta kepada panitera agar VCD berisi video persidangan tentang keterangan saksi dari Bupati Nias dibuka di laptop guna memastikan isinya tidak berubah. Permintaan itu dipenuhi dan akhirnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan berkas.

Panitera muda Perdata Pengadilan Negeri Gunungsitoli Anuar GeaSH MH yang juga menyaksikan pemeriksaan berkas mengatakan, bahwa dengan selesainya pemeriksaan berkas perkara hari ini dari penggugat, maka PN Gunungsitoli dalam waktu dekat akan segera mengirimkan seluruh berkas ke Pengadilan Tinggi Medan.

“Kita menunggu surat balasan dari Pengadilan Negeri Medan tentang tanda terima relas pemeriksaan berkas. Setelah itu akan kita kirim,” katanya mengakhiri.

Penggugat Sonitehe Telaumbanua SH saat berbincang dengan wartawan mengatakan, bahwa menghitung tenggang waktu penyerahan memori banding dengan pemeriksaan berkas hari ini, sebenarnya sudah melebih waktu yang ditetapkan.

“Namun soal lamanya itu pengadilan yang lebih tau apa kendalanya, namanya juga pengadilan, begitulah liku liku birokrasinya,” celoteh Sonitehe kepada wartawan.

Ia berharap, bahwa dengan masuknya perkara ini di tingkat banding, hakimnya nanti dapat memberi pertimbangan yang objektif.

Pasalnya, dalam putusan perkara ini Sonitehe menilai banyak kejanggalan. Dia mencontohkan soal pertimbangan hakim di tingkat pertama yang melegalkan perbuatan sewenang-wenang Bupati Nias.

“Dimana lagi marwah pengadilan dan marwah negara. Padahal negeri ini negara hukum bukan negara kuasa. Bayangkan saja persidangan, perusahaan PT Winatindo Bratasena yang mengajukan sanggahan kepada Bupati Nias tidak bisa dibuktikan bahwa ada orangnya atau alamatnya.”

Buktinya, sambung Sonitehe, PN Medan membalas relas panggilan dari PN Gunungsitoli bahwa alamat perusaahaan itu fiktif dan ternyata setelah ditelusuri perusahaan tersebut digunakan mafia Alat Kesehatan (alkes) Ridwan Winata dalam melakukan korupsi alkes di seluruh Indonesia pada tahun 2012.

“Kurang apalagi fakta yang diperbuat Bupati Nias, malah Pengadilan menyatakan bahwa dia tidak melawan hukum,” beber Sonitehe.

Untuk diketahui, perkara ini diawali tender pengadaan alat kesehatan RSUD Gunungsitoli TA 2012 senilai pagu dana Rp 15 miliar. Tender diikuti PT Winatindo Bratasena, PT Magnum Global Mandiri, PT Tiara Donya dan CV Karya Sendoro.

Berdasarkan hasil evaluasi Panitia Pengadaan CV Karya Sendoro terpilih sebagai pemenang dengan penawaran terendah Rp 12, 2 miliar. Namun salah satu peserta tender mengajukan keberatan dan memohon pembatalan kepada Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laloli hingga mengabulkan pembatalan tersebut.

Berikutnya perusahaan yang memohon batal, terungkap seluruh Indonesia terlibat kasus korupsi alat kesehatan yang diaktori Ridwan Winata dengan menggunakan perusahaan PT Wiantindo Bratasena, PT Magnum Global Mandiri dan PT Tiara Donya.

Meski berbagai fakta yang diungkap Sonitehe Telaumbanua atas perkara ini, namun pada tanggal 11 Oktober 2016 hakim PN Gunungsitoli yang diketuai Muhammad Yusup Sembiring SH, Hakim Anggota Kenedy P sitepu SH dan Hakim Anggota Agung Cory FD Laia SH, membuat putusan bahwa perbuatan Bupati Nias membatalkan kemenangan CV Karya Sendoro tidak melawan hukum dengan alasan Bupati Nias mempunyai kewenangan membatalkan. [IH]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *