Penggugat Menemukan Rekayasa Kata Kata dalam Putusan Hakim PN Gunung Sitoli

GUNUNGSITOLI, SANURIA.COM – Perkara Gugatan CV Karya Sendoro melawan Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM bersama Direktur RSUD Gunungsitoli pada Perkara Nomor: 39/Pdt.G/2015/PN-Gst terkait sengketa Pengadaan Alkes Tahun 2012, diajukan  banding ke Pengadilan Tinggi Medan.

Hal itu diketahui sanuria.com saat Sonitehe Telaumbanua SH, selaku Penggugat,  datang langsung menyerahkan memori banding di bagian Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang diterima Ulya Ulfa Lubis SH.

Usai Sonitehe Telaumbanua SH menyerahkan memori banding dan menerima tanda terima memori banding dengan akta banding Nomor:08/Bdg/Akta.Pdt/2016/PN-Gst, Sonitehe Telaumbanua membeberkan kejanggalan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menolak gugatannya dan menyatakan Bupati Nias tidak melawan hukum membatalkan hak kemenangannya.

Dalam keterangan Sonitehe Telaumbanua SH, setelah ia menerima dan mempelajari putusan yang dibacakan pada 11 Oktober 2016 lalu, ternyata ditemukan rekayasa kata kata Gugatan di dalam putusan.

BACA JUGA
PN Gunungsitoli Putuskan Bupati Nias Tidak Melawan Hukum

“Padahal di setiap lembar surat gugatan, sebelumnya telah kita paraf. Demikian juga keterangan saksi yang kita hadirkan, telah dipelintir untuk menjawab pertimbangan yang digunakan dalam putusan. Bayangkan, kata dalam surat gugatan tertulis “Bupati Nias Tidak Mendasari Asas Hukum, dirubah menjadi “Tidak Mendasari Alas Hukum”.”

“Yang seolah-olah maksud saya dalam surat gugatan adalah Bupati Nias tidak mempunyai alas hukum menjawab sanggahan Banding dan menyatakan pelelangan gagal. Sehingga dari perubahan kalimat itu, terjawab pertimbangan majelis hakim PN Gunungsitoli dalam putusannya, mengatakan bahwa Bupati Nias tidak melawan hukum karena mempunyai alas hukum menjawab sanggahan Banding dan menyatakan pelelangan gagal, sudah sesuai Pasal 82 dan 83 ayat 6 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dan oleh karena adanya kewenangan itu, maka Pengadilan menyatakan tidak melawan hukum,” beber Sonitehe Telaumbanua SH.

Ia menjelaskan,  bahwa objek gugatan dalam perkara ini telah dipelesetkan majelis hakim yang seolah-olah objek gugatan adalah tidak adanya wewenang Bupati membatalkan tender. Padahal objek gugatan adalah Tindakan sewenang-wenang Bupati membatalkan kemenangannya atas dasar Sanggahan Banding PT Winatindo Bratasena.

Dimana Bupati menyatakan sanggahan banding benar, tanpa menjelaskan unsur kebenaran sanggahan tersebut. Sementara fakta di persidangan, sesuai surat delegasi relas panggilan dari juru sita Pengadilan Negeri Medan, memberitahukan bahwa alamat perusahaan itu tidak ditemukan atau fiktif.

“Jadi, bagaimana bisa dinyatakan Bupati tidak melawan hukum kalau pembahasan Pengadilan hanya fokus membaca kewenangan Bupati menjawab sanggahan Banding dan kewenangan membatalkan. Sementara penilaian Bupati menggunakan wewenangnya sama sekali tidak dibahas, termasuk alasan subtansi mengapa dibatalkan pemenang dan apa unsurnya di kesampingkan hakim,” kata Sonitehe Telaumbanua.

Ia menambahkan, bahwa di memori  banding yang ia ajukan ke Pengadilan Tinggi Medan, menggunakan pertanyaan sebagai pendekatan rasio pertimbangan majelis hakim PN Gunungsitoli yang menolak gugatannya, hanya karena ada wewenang Bupati.

Dengan mengumpamakan salah satunya kewenangan hakim  yaitu, apakah hakim yang mempunyai wewenang memutus suatu perkara, menjatuhkan putusan bersalah atau tidak bersalah, tanpa melihat unsurnya, tanpa ada buktinya dan tanpa ada keadilannya?” tanya Sonitehe Telaumbanua SH.

INILAH MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN  Sonitehe Telaumbanua SH ke PT MEDAN

memori-banding-cv-karya-sendoro-ke-pt-medan

Soniteh Teleumbanua selama empat tahun menempuh jalur hukum sebagai bentuk perlawan kepada Bupati Nias yang membatalkan kemenangan CV Karya Sendoro atas tender Alat Kesehatan TA 2012 di Kabupaten Nias

Soniteh Teleumbanua selama empat tahun menempuh jalur hukum sebagai bentuk perlawan kepada Bupati Nias yang membatalkan kemenangan CV Karya Sendoro atas tender Alat Kesehatan TA 2012 di Kabupaten Nias

Menurut Sonitehe, kalau hakim PN Gunungsitoli mengadili seseorang selama ini, seperti pertimbangan dalam putusan ini, hanya karena dasar kewenangan saja, maka Sonitehe berani bilang  bahwa  ini sudah menjadi ancaman bagi kehidupan negara kita sebagai negara hukum.

Lebih lagi Sonitehe menjelaskan, bahwa perbuatan hakim yang telah merekayasa kata-kata dalam putusan, baik kata-kata gugatan maupun kata-kata saksi.

“Sebab itu, saya akan segera melaporkan masalah ini ke Komisi Yudisial berkaitan dengan masalah kode etik dengan tembusan Mahkamah Agung RI, Ombudsman RI, KPK, Komnas HAM, Komisi Hukum DPR RI dan Surat Terbuka kepada Presiden RI. Bahkan tidak tertutup kemungkinan akan membuat Laporan pidananya guna sebagai pembelajaran hukum bagi hakim hakim yang lain,” ujarnya mengakhiri. [bz]

2 Comments

  1. Pingback: Pelantikan Pejabat Strutural Kota Gunungsitoli Tabrak Instruksi Mendagri – Sanuria

  2. Pingback: Hakim Sidang Alkes PN Gunung Sitoli Dilaporkan ke Komisi Yudisial – Sanuria

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *