Pemkab Nias Minta Seleksi Ulang Calon Pendamping Desa

NIAS, SANURIA.COM- Sebanyak 46 pendamping desa yang ditugaskan di Kabupaten Nias ditolak oleh Pemerintah Kabupaten Nias. Pemerintah Kabupaten Nias ingin dilakukan seleksi ulang, sebab seleksi pendamping desa sebelumnya disinyalir ada kejanggalan.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (BPMDK) Kabupaten Nias Julianus Zai melalui Kabid Pemberdayaan Toharudin yang ditemui wartawan di kantor BPMDK Kabupaten Nias, Jalan Sutomo, Desa Mudik, Kota Gunungsitoli, Rabu (30/3/2016).

Menurut Toharudin, penolakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nias terhadap calon pendamping desa yang diumumkan Satuan Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), karena pelaksanaan seleksi tidak menghadirkan pihak berwenang dari kementerian, dan hanya dipimpin panitia dari Propinsi yang dibantu panitia dari Kabupaten.

Sehingga, Pemkab Nias menilai seleksi tersebut janggal dan tidak memenuhi aturan, dan Pemkab Nias ingin merekrut sendiri pendamping desa di Kabupaten Nias. Pendamping desa yang diumumkan sebelumya tidak dapat diterima, karena  banyak yang lulus adalah warga Kabupaten Nias Barat, Nias Utara dan Kota Gunungsitoli.

Dia menilai, mereka pasti tidak akan efektif bekerja, karena mereka tidak memahami daerah yang mereka dampingi kelak. Mereka ingin pendamping desa di Kabupaten Nias adalah asli warga Kabupaten Nias, sehingga akan efektif bekerja. Untuk melakukan perekrutan ulang, menurut Toharudin, Pemkab Nias telah menyurati pusat.

Tempuh Jalur Hukum
Salah satu calon pendamping desa Onlyhu Ndraha yang dihubungi wartawan melalui telepon seluler, Jumat (1/4/2016), menegaskan jika mereka akan menempuh jalur hukum, baik secara perdata maupun pidana apabila Pemkab Nias tidak juga menfasilitasi mereka.

Menurut Onlyhu, Pemkab Nias tidak punya hak untuk menolak calon pendamping desa yang diumumkan Satker P3MD, karena program tersebut adalah program Propinsi. SPT mereka juga diterbitkan langsung dari Propinsi, sedangkan Pemerintah Daerah hanya sebagai fasilitator.

Onlyhu mengakui, Pemkab Nias telah menyurati Kementerian Desa pada bulan Januari yang lalu untuk meminta seleksi ulang. Tetapi tanggal 31 Maret 2016, Kementerian Desa telah  menerbitkan surat yang isinya mengintruksikan BPM Propinsi dengan tebusan Bupati dan Wali Kota se Sumatera Utara memperpanjang kontrak pendamping desa hingga tanggal 31 Desember 2016.

Maka secara otomatis menurut Onlyhu, bantahan Pemkab Nias batal. Mereka meminta Bupati Nias agar memberi intruksi kepada Kepala BPMDK Kabupaten Nias untuk membagi SPT mereka yang telah diterima BPMDK dari BPM Propinsi. [IH]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *