Miris, Gaji PTTD Kesehatan Nisel Dibayar Tahun Depan

NISEL, SANURIA.COM – Sebanyak 700-an tenaga Pegawai Tidak Tetap Daerah (PTTD) Kesehatan Nias Selatan (Nisel), berunjuk rasa membakar seragam kerja minggu lalu, menuntut Bupati Nisel Hilarius Duha membayarkan gaji mereka sejak Januari lalu.

Pendemo berunjuk rasa di depan kantor bupati Jalan Arah Sorake KM 7 Telukdalam. Secara bergantian pendemo berorasi, kemudian melakukan pembakaran seragam kerja berwarna putih-putih.

Mereka tidak beranjak sebelum ditemui bupati. Hingga akhirnya Hilarius menemui mereka. Hilarius tidak dapat memberikan keputusan berhubung persoalan gaji PTTD merupakan masalah pelik. Ia pun mengajak PTTD menemui DPRD guna bersama-sama mencari solusi pencairan gaji.

Dengan berjalan kaki dan menunggang sepeda motor, massa bersama bupati mendatangi kantor DPRD yang terletak di KM 3. Beruntung, massa dan bupati diterima sejumlah anggota dewan, termasuk Ketua Sidi Adil Harita S Sos.

Dalam pertemuan yang dipimpin Sidi Adil, berlangsung menjelang sore, kesepakatan dengan dewan, gaji PTTD dari Januari hingga Oktober diubah menjadi insentif sebanyak Rp 700 ribu per bulan dan akan dibayar Januari tahun depan.

Kemudian Pemkab akan membayar gaji 2 bulan pada tahun berjalan sebanyak Rp 500 ribu per bulan.

Mendengar keputusan tersebut, sebagian PTTD menggerutu, namun sebagian lain bersyukur, setidaknya menurut mereka ada peluang dibayarkan gaji.

Bupati Hilarius menyampaikan terimakasih kepada DPRD atas kesediaannya memberikan solusi pembayaran gaji pegawai. “Terimakasih saya sampaikan kepada DPRD dan semua pihak,” katanya.

Sementara, penggajian PTTD di Nisel menjadi informasi yang meluas. Anggota Komisi E DPRD Sumut Janter Sirait SE minggu lalu kepada media bersuara bahwa persoalan penggajian PTTD banyak bermasalah di sejumlah daerah seperti di Nisel, akibat kesalahan kepala daerah dan DPRD. Sebab kata Janter, anggarannya ditampung di APBD.

Contohnya, kata politisi dari Partai Golkar ini, kemampuan APBD seharusnya hanya dapat menampung 10 orang PTTD. Akan tetapi dalam kenyataannya ditampung sampai dengan 75 orang, dan untuk membuat anggaran seimbang dibuatlah seolah-olah (mark up) penerimaan PAD meningkat tajam.

Setelah APBD disahkan, masih dalam contoh lanjut Janter, orang dekat kepala daerah mencari calon PTTD, dengan dugaan menarik pungli antara Rp15-Rp30 juta. Akhirnya pada triwulan 4 mulailah macet dengan alasan target PAD tidak dapat direalisasi alias defisit.

“Kenapa ikut DPRD disalahkan, karena mereka menyetujui belanja PTTD ditampung. Sementara PAD sulit direalisasi, padahal penerimaan PTTD dilarang PP. Inilah penyebab utama terjadinya permasalahan,” katanya. [rhg]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *