Mediasi Gugatan Rekanan Alkes vs Bupati Nias Sokhiatulo Laoli Gagal

GUNUNGSITOLI, SANURIA.COM| Gugatan sengketa pengadaan alat kesehatan (Alkes) RSUD Gunungsitoli TA 2012 dengan nomor perkara 39/Pdt/PN-GST/2015 antara CV Karya Sendoro melawan Bupati Nias Sokhiatulo Laoli gagal tercapai upaya mediasi.  

Demikian pantauan Sanuria.com yang didapatkan saat digelar mediasi tertutup pada Selasa (23/2/2016) di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Jalan Pancasila No 12 Kota Gunungsitoli.

Direktur CV Karya Sendoro Sonitehe Telaumbanua, selaku penggugat saat  ditanya wartawan mengatakan, bahwa sidang mediasi yang digelar ternyata tidak ada ubahnya seperti yang dulu.

“Mereka tetap mempertahankan Keputusan Bupati yang membatalkan keputusan panitia pengadaan yang didasarkan pada keberatan perusahaan Ridwan Winata. Artinya, mereka lebih mempertahankan keinginan perusahaan Ridwan Winata  dibanding dengan kepentingan pengadaan alat kesehatan itu segera dimanfaatkan oleh masyarakat, meski sudah tau bahwa perusahaan yang meminta batal itu adalah penjahat keuangan negara,” terang Soni Telaumbanua.

BACA JUGA
Gugatan Rekanan Alkes vs Bupati Nias S Laoli Masuk Tahap Mediasi

Apalagi opsi mediasi yang mereka tawarkan sama sekali tidak ada. Bahkan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Nelson Angkat sempat menanyakan opsi lain selain tuntutan ganti rugi senilai Rp 8 miliar.

“Kita menjawab, apabila surat pembatalan bupati dievaluasi ulang sesuai pasal 82 ayat 7 Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, dan kemenangan kita dilanjutkan ke tahap kontrak dengan penyesuaian harga, maka persoalan ini selesai. Namun jawaban mereka melalui kuasa hukumnya, bahwa keinginan mereka adalah membenarkan Keputusan Bupati dan melakukan tender ulang,” beber Soni Telaumbanua.

Sony juga menegaskan, jika Bupati ingin melakukan tender ulang proyek yang telah ditetapkan pemenang, pihaknya tidak akan menghalangi.

“Mau Bupati sekalipun jadi panitia tidak kita larang. Justru kita tantang keberanian Bupati untuk tender ulang,” imbuhnya.

“Tunjukkan keberaniannya kalo itu keputusan pembatalan kemenangan kami telah benar. Tetapi soal saya mencari keadilan terkait kesewenang -wenangan terhadap hak saya, tidak bisa dibendung. Siapun dia, saya tetap gunakan jalur hukum,” tambah Soni Telaumbanua.

Sementara Kuasa Hukum Bupati Nias Agusmar Zalukhu saat keluar di ruang mediasi bersama rekannya  dari lantai 2 Pengadilan tidak berhasil ditemui wartawan, karena keburu pergi.

Sekretaris LSM Nias Coruption Watch (NCW) Samabudi Zendato yang selalu memantau perkembangan kasus ini dipersidangan mengatakan, sikap Bupati Nias Sokhiatulo Laoli yang tetap mempertahankan Keputusannya yang telah membatalkan keputusan Panitia Pengadaan adalah merupakan bentuk intervensi.

“Sangat kita sesalkan seorang pimpinan Daerah mempertahankan keinginannya dibanding kepentingan masyarakat. Bayangkan kepentingan publik terabaikan gara gara keputusannya itu, sehingga masyarakat yang sakit tidak menikmati alat kesehatan yang telah diberikan dana oleh pemerintah Propinsi. Untuk itu kita harap pengadilan berani mengadili Keputusan Bupati, apakah itu benar atau melanggar hukum,” harap Samabudi Zendato.

Untuk diketahui sebelumnya bahwa awal perkara ini muncul terkait dengan pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Gunungsitoli Tahun Anggaran 2012  dari dana BDB Propinsi Sumatera senilai Rp 15 Miliar.

Dimana melalui proses tender terbuka,  CV Karya Sendoro selaku Penggugat ditetapkan pemenang oleh Panitia Pengadaan Rumah Sakit Umum Gunungsitoli diantara perusahaan yang masuk diantaranya PT Winatindo Bratasena, PT Magnum Global Mandiri, PT Tiara Donya.

Dimana penawaran CV Sendoro adalah penawaran terendah senilai Rp 12, 2 Miliar. Setelah ditetapkan pemenang, Bupati Nias malah membatalkan pengumuman pemenang atas dasar keberatan dari PT Winatindo Bratasena. Merasa dirugikan atas pembatalan tersebut, CV Sendoro memilih untuk menempuh jalur hukum [IH]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *