LKPP Minta DPRD Mengawasi Pergantian Pejabat di Kota Gunungsitoli

GUNUNGSITOLI, SANURIA.COM, DPRD Kota Gunungsitoli diminta untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap pergantian sejumlah pejabat di Kota Gunungsitoli. Walikota Gunungsitoli dianggap melanggar undang undang, karena mengganti sejumlah pejabat   di Kota Gunungsitoli sebelum 6 bulan, terhitung sejak tanggal pelantikan.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LKKP) Kepulauan Nias Karsani Aulia Polem, ketika ditemui di kediamannya di Jalan Makam Pahlawan, Desa Mudik, Kota Gunungsitoli, Selasa (24/5/2016).

Menurut Karsani, pergantian dan mutasi sejumlah pejabat struktural eselon III dan IV serta penempatan pelaksana tugas pada jabatan yang sudah ada pelaksana tugasnya oleh Walikota Gunungsitoli Lakhomizaro Zebua, sangat keliru dan bernafsu.

Padahal dalam undang undang nomor 8 tahun 2015, tentang perubahan atas undang undang nomor 1 tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2014, tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, jelas jelas penggantian pejabat sudah dilarang.

Dalam undang undang nomor 8 tahun 2015 pasal 162 ayat 3 menyebutkan, Gubernur, Bupati atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat dilingkup pemerintahan daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

Sehingga, dengan dasar undang undnag tersebut, koordinator LKPP Kepulauan Nias menganggap Walikota Gunungsitoli telah mengangkangi undang undang, serta menyesali tindakan Walikota Gunungsitoli yang tidak memedomani undang undang dalam mengambil kebijakan.

“Walikota Gunungsitoli seharusnya jeli, dan memedomani undang undang dalam mengambil kebijakan dengan mengganti sejumlah pejabat di Kota Gunungsitoli, agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif. Sehingga tidak terkesan, pergantian pejabat di Kota Gunungsitoli adalah unsur balas dendam. DPRD kita harapkan melakukan fungsi pengawasan terhadap pergantian pejabat di Kota Gunungsitoli,” harap Karsani.

Paraf Naskah Dinas Perpanjang Birokrasi
Selain itu, Koordinator LKPP Kepulauan Nias mengkritik surat edaran Walikota Gunungsitoli tentang paraf hierarki naskah dinas. Menurut dia, naskah dinas yang wajib diparaf Wakil Walikota Gunungsitoli memperpanjang birokrasi dan memperlambat pelayanan.

“Kalau harus diparaf Wakil Walikota sebelum ditandatangani Walikota, berarti setiap surat dari kantor dinas harus diparaf delapan orang, mulai dari Staff, Kasi, Kabid, Sekdis, Kadis/Kaban, Asisten, Sekda, dan Wakil Walikota. Pada bagian sekretariat daerah, harus diparaf lima orang mulai dari staff, Kasubag, Kabag, Asisten, Sekda dan Wakil Walikota. Padahal, untuk sekretariat, akhir koordinasi hanya pada Sekda,” papar Karsani.

Surat edaran Walikota Gunungsitoli tersebut terkesan jika Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli tidak sebadan dalam memimpin pemerintahan di Kota Gunungsitoli. Padahal sesuai peraturan, jika Walikota berhalangan, maka otomatis Wakil Walikota yang menjadi pengganti Walikota.

“Jika alasannya hanya untuk pelaksanaan tertib adminitrasi, sehingga semua surat harus diketahui oleh Wakil Walikota, menurut saya bisa dilakukan dengan solusi tembusan surat. Bukan harus dengan melewati Wakil Walikota, atau harus diparaf Wakil Walikota sebelum ditandatangani Walikota,” ujar koordinator LKPP Kepulauan Nias.

Untuk diketahui, Walikota Gunungsitoli Lakhomizaro Zebua telah mengganti dan melantik 13 pejabat struktural eselon III dan IV di lingkup Pemerintahan Kota Gunungsitoli, Senin (9/5/2016). Pada hari yang sama, Walikota juga menyerahkan surat keputusan pelaksana tugas asisten III, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.

Pada pelantikan ke 13 pekabat struktural eselon III dan IV sebelumnya, Walikota Gunungsitoli telah menegaskan jika dia bersama Wakil Walikota Gunungsitoli tidak ada niat balas dendam. Mereka betul-betul punya hati nurani, dan memiliki niat untuk membangun Kota Gunungsitoli yang sangat dicintai. [IH]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *