Sidang Gugatan Alkes di PN Gunungsitoli Diwarnai Perdebatan

GUNUNGSITOLI, SANURIA.COM| Sidang gugatan Alat Kesehatan (Alkes) Pemkab Nias antara CV Karya Sendoro melawan Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM kembali digelar di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Jalan Pancasila, Desa Mudik, Kota Gunungsitoli, Senin (21/3/2016).

Sidang dalam agenda pembacaan gugatan oleh penggugat itu diwarnai perang argumen. Perdebatan terjadi saat sidang dibuka Ketua Majelis Hakim Muhammad Y Sembiring, SH didampingi Hakim Kennedy Sitepu, SH, MH dan Agung Laia, SH, MH.

Kepada majelis hakim, Sonitehe menjelaskan, bahwa sebelum surat gugatan dibacakan, pihaknya melakukan perbaikan dalam Surat Gugatan. Perbaikan berupa penyempurnaan penulisan maupun kata-kata yang tidak berubah subtansi dan tuntutan.

Dengan begitu, tidak ada lagi alasan pengadilan menolak gugatannya karena alasan kekurangan syarat formil dalam Surat Gugatan CV Karya Sendoro.

“Karena telah diperbaiki berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli saat memutuskan gugatan CV Karya Sendoro terhadap Bupati Nias dan Direktur RSUD Gunungsitoli. Dalam sidang itu, gugatan kami tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) karena anggapan cacat formil,” tuturnya.

Dalam surat gugatan itu, jelas Soni, juga turut terlampirkan surat terkait objek sengketa. Diantaranya Surat Keputusan Bupati Nias, materi Sanggahan PT Winatindo Bratasena dan Putusan PN Gunungsitoli sebelumnya.

“Ini kami lampirkan untuk mudah dipelajari karena telah berubah majelisnya. Tetapi pada acara pembuktian nantinya sepenuhnya kami tunjukan,” ujar Soni sambil menyerahkan Surat Gugatan dihadapan majelisnya.

Namun Ketua Majelis Hakim Muhammad Y Sembiring, SH, hanya menerima perbaikan surat gugatan dan menolak surat yang disodorkan penggugat untuk dipelajari.

Hakim Sembiring menolak dengan alasan majelis hanya menjalankan sesuai prosedur, sehingga tidak boleh ada yang ditambahkan dan dikurangi dan apa yang sesuai dengan persidangan yang harus dijalani.

Anggota majelis hakim, Agung Laia, SH MH berpendapat serupa. Menurutnya, saat ini materi sidang masih seputar tanya jawab, dan berharap bukti dan perbaikan materi gugatan diserahkan pada sidang pembuktian, supaya tergugat tidak keberatan dan menduga ada keberpihakan hakim dalam kasus tersebut.

Saat penolakan tersebut sempat tegang, pasalnya berkas yang diletak di depan meja majelis oleh penggugat, Agung Cori Laia SH selaku hakim anggota mengembalikan berkas.

Namun lagi-lagi Penggugat bersikukuh menjelaskan bahwa berkas itu bukan pembuktian, tetapi untuk dibaca-baca. Sebab sebelumnya majelis mempertanyakan dimana mengetahui alamat para Tergugat, termasuk PT Winatindo Bratasena.

“Padahal perkara ini sudah disidangkan sebelumnya, makanya kami tunjukan alamat sesuai suratnya. Kalo tidak mau baca, ya saya ambil,” kata Soni sambil mengambil berkas itu.

Setelah kembali di tempat duduknya, Sonitehe Telaumbanua kembali mengingatkan majelis untuk memperhatikan Pasal 119 HIR/143 Hukum Acara Perdata Tentang Pengadilan memberi petunjuk kalau dalam surat gugatan ada yang kurang jelas.

Tidak seperti sebelumnya yang sudah bersidang hampir 1 tahun, tetapi kemudian putusannya cacat formil dengan dalih kurang jelas.

Padahal Ketua PN Gunungsitoli Khamozaro Waruwu SH MH dalam persidangan sebelumnya menunjukkan bukti rekayasa Bupati Nias dalam hal membatalkan kemenangan Penggugat, sambil membanting bukti itu di meja persidangan.

“Jangan ini sampai terulang,” protes Soni Telaumbanua.

Protes tersebut sempat diwarnai ketegangan dan majelis kewalahan sehingga Ketua Majelis Yusuf Sembiring SH berbisikan dengan Hakim Anggota Agung Cori Laia SH.

Usai berkonsultasi, hakim anggota Agung Cori Laia menjelaskan bahwa menurut yang mereka pelajari, materi perkara merupakan kewenangan  majelis hakim. Dan Ketua PN Gunungsitoli sebelumnya hanya menentukan apakah gugatan CV Karya Sendoro disidangkan di PTUN, Pengadilan Agama atau di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Namun Direktur CV Karya Sendoro menentang keras pernyataan itu, sehingga sempat terjadi perdebatan. Perdebatan terhenti dan sidang kembali dilanjutkan ketika Direktur CV Karya Sendoro mengajukan buku tentang Hukum Acara Perdata terkait yang dia maksud, sekaligus menghimbau agar dibaca kembali Majelis Hakim tentang Hukum Acara Perdata.

Kerugian Material dan Immaterial Rp 8 Milliar
Pada pembacaan gugatan CV Karya Sendoro terhadap Bupati Nias dan Direktur RSU Gunungsitoli, diketahui jika objek gugatan adalah Surat Keputusan Buparti Nias nomor: 640/1512/Adm.pemb tanggal 18 Desember 2012 tentang sanggahan banding.

Selain itu, Surat Keputusan Direktur RSU Gunungsitoli nomor : 027/8276/PPK tanggal 27 Desember 2012 tentang pernyataan pembatalan pengumuman panitia pengadaan RSUD Gunungsitoli nomor : 02/PBJ-Alkes/RSUD-GS/XI/2012 tanggal 16 Nopember 2012.

Dalam gugatannya, CV Karya Sendoro menyatakan jika Bupati Nias sebagai tergugat I telah melanggar asas asas umum pemerintah yang baik, menerbitkan surat keternagan palsu terkait sanggahan banding PT Winatindo Bratasena, main hakim sendiri dengan menerbitkan surat vonis hukum terkait tudingan PT Winatindo Bratasena dan melakukan tindakan abuse of power.

Karena Bupati Nias sebagai tergugat I dan Direktur RSU Gunungsitoli sebagai tergugat II telah membatalkan kemenangan penggugat pada proyek Alkes RS dan menimbulkan akibat hukum bagi diri penggugat.

Penggugat dalam gugatannya mengklaim mengalami kerugian material sebesar Rp 3 milliar dan Immaterial sebesar Rp 5 miliar.

Usai pembacaan gugatan CV Karya Sendoro, kuasa hukum Bupati Nias Agusmar Zalukhu, SH meminta waktu selama dua minggu kepada Majelis Hakim untuk menyiapkan materi jawaban gugatan CV Karya Sendoro.

Sidang kemudian ditutup dan dilanjutkan kembali pada pada 4 April 2016 dengan agenda mendengar jawaban tergugat. [IH]

1 Comment

  1. Pingback: Sonitehe Telaumbanua, SH: Bupati Nias Aniaya Kepentingan Masyarakat – Sanuria

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *