Hakim Sidang Alkes PN Gunung Sitoli Dilaporkan ke Komisi Yudisial

MEDAN, SANURIA.COM – Direktur CV Karya Sandoro, Sonitehe Telaumbanua SH sebagai penggugat dalam sidang sengketa Alat Kesehatan (Alkes) di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli melaporkan tiga majelis hakim ke Komisi Yudisial (KY) Penghubung Wilayah Sumatera Utara.

Laporan Direktur CV Karya Sandoro, Sonny Telembanua tersebut langsung diterima Koordinator Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Sumatera Utara, Syah Rizal Munthe beserta tiga komisioner lainnya, Muhrizal Syahputra, Bambang Irawan dan Elisabeth Ulina Br Manurung, Rabu (2/11/2016) di sekretariat KY Sumut Jalan Candi Prambanan, Medan.

Tiga majelis hakim yang dilaporkan tersebut adalah, Ketua Majelis Hakim Muhamad Yusuf Sembering SH serta dua hakim anggota Kenedy Putra Sitepu SH MH dan Agung Cory Laia SH MH.

Dalam laporannya, Sonitehe Telaumbanua SH menilai, perbuatan hakim dalam membuat keputusan penuh rekayasa, baik kata-kata gugatan maupun rekayasa keterangan saksi dan melanggar etik, sehingga menolak gugatan CV Karya Sandoro dalam sengketa Alkes melawan Bupati Nias dan Direktur RSUD Gunungsitoli.

BACA JUGA
PN Gunungsitoli Putuskan Bupati Nias Tidak Melawan Hukum

“Rekayasa yang saya maksud adalah, hakim melakukan rekayasa kata-kata gugatan yang saya ajukan ternyata telah berbeda di dalam putusan. Dimana dalam surat gugatan tertulis “Bupati Nias tidak Mendasari “ASAS” hukum, tapi oleh hakim dirubah menjadi tidak mendasari “ALAS” hukum,” beber Sonitehe.

Dengan telah dipelesetkan kata “Asas” ke “Alas” hukum itu, seolah-olah gugatan CV Karya Sandoro terhadap Bupati Nias tidak mempunyai alas hukum untuk menjawab sanggahan banding untuk menggagalkan pelelangan.

“Objek gugatan dalam perkara ini telah dipelesetkan majelis hakim yang seolah-olah objek gugatan adalah tidak adanya wewenang Bupati membatalkan tender. Padahal objek gugatan adalah tindakan sewenang-wenang Bupati membatalkan kemenangannya atas dasar sanggahan banding PT Winatindo Bratasena,” jelasnya.

Selain itu, Sonitehe Telaumbanua juga melaporkan kejanggalan lain yang dilakukan oleh majelis hakim. Khususnya saat majelis hakim membacakan putusan.

Dalam pembacaan pertimbangan putusan, yang dibacakan saling bergantian, suara ketiga majelis sangat pelan, seperti tengah berbisik-bisik.

“Lebih aneh lagi, hakim langsung pergi beberapa detik setelah palu diketuk. Mereka cepat-cepat tinggalkan meja sidang tanpa menanyakan kepada Penggugat apakah putusan menerima atau mengajukan banding. Ini ada apa?” ungkap Sonitehe.

Tak lupa dalam laporan ke KY itu, Sonitehe Telembanua melengkapi bukti rekayasa yang dilakukan hakim berikut rekaman jalannya persidangan putusan saat hakim “berbisik” dalam membacakan putusan.

Koordinator Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Sumatera Utara, Syah Rizal Munthe
mengaku, persidangan Alkes yang digugat CV karya Sandoro itu sudah menjadi fokus perhatian mereka.

“Kita sudah pernah melakukan pemantauan langsung dan memiliki rekaman  persidangan saat masih berjalan di PN Gunungsitoli. Dan laporannya sudah kita kirim ke KY Pusat. Dengan laporan saudara Sonitehe ini, akan jadi tambahan kami dalam melakukan analisis dan kajian terhadap mejelis hakim,” jelas Syah Rizal Munthe.

Atas respon KY tersebut, Sonitehe Telaumbanua SH mengaku terkejut sekaligus mengucapkan terimakasih. Dia berharap agar Komisi Yudisial dapat menegakkan kebenaran dan keadilan dalam perkara ini, demi kesejahteraan masyarakat Nias secara luas.

Untuk diketahui, perkara ini diawali tender pengadaan alat kesehatan RSUD Gunungsitoli TA 2012 dengan pagu anggaran Rp 15 miliar dan  diikuti oleh PT Winatindo Bratasena, PT Magnum Global Mandiri, PT Tiara Donya dan CV Karya Sendoro.

Berdasarkan hasil evaluasi Panitia Pengadaan, CV Karya Sendoro terpilih sebagai pemenang dengan penawaran terendah Rp 12, 2 Miliar. Namun salah satu peserta tender mengajukan keberatan dan memohon pembatalan kepada Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laloli, hingga mengabulkan pembatalan tersebut.

Berikutnya perusahaan yang memohon batal tersebut terungkap seluruh Indonesia terlibat kasus korupsi alat kesehatan yang diaktori Ridwan Winata dengan menggunakan perusahaan PT Wiantindo Bratasena, PT Magnum Global Mandiri dan PT Tiara Donya.

Sidang pembacaan putusan itu sendiri terjadi pada 11 Oktober lalu di PN Gunungsitoli. Atas putusan tersebut, pihak penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan pada 26 Oktober lalu dengan akta banding Nomor:08/Bdg/Akta.Pdt/2016/PN-Gst. [red].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *