Fraksi Demokrat Minta Penyaluran Dana Bergulir Diawasi

GUNUNGSITOLI, SANURIA.COM — Fraksi Demokrat, DPRD Kota Gunungsitoli meminta Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam menyediakan modal kepada masyarakat dilakukan pengawasan secara berkala yang ditentukan dalam aturan.

Tujuannya, supaya pinjaman/dana bergulir yang disalurkan kepada masyarakat Kota Gunungsitoli tidak salah sasaran.

Hal tersebut disampaikan Fraksi Demokrat DPRD Kota Gunungsitoli dalam pandangan umumnya terkait rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pengelolaan dana bergulir, yang dibaca anggota DPRD Kota Gunungsitoli Alfons Telaumbanua pada rapat paripurna yang digelar di ruang rapat paripurna, Kantor DPRD Kota Gunungsitoli, Jalan Gomo, Kelurahan Pasar, kota Gunungsitoli, Rabu (29/3/2017).

Pada pandangan umumnya, Fraksi Demokrat pada dasarnya memahami dan menyarankan Ranperda tentang pengelolaan dana bergulir dapat ditindaklanjuti, untuk dilakukan pendalaman melalui panitia khusus (Pansus).

Fraksi PDIP Minta Dijelaskan Lebih Terperinci
Hal berbeda disampaikan Fraksi PDI Perjuangan, DPRD Kota Gunungsitoli terkait Ranperda tentang pengelolaan dana bergulir.

Fraksi PDI perjuangan dalam pandangan umumnya yang dibaca Asogo Telaumbanua mengapresiasi dan mendukung kebijakan pemerintah yang telah mengusulkan Ranperda tentang pengelolaan dana bergulir.

Namun, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar Ranperda tentang pengelolaan dana bergulir dijelaskan lebih terperinci mengenai mekanisme dan syarat syarat yang harus dipenuhi oleh badan usaha koperasi atau usaha mikro yang ingin mendapatkan pinjaman dana bergulir dari pemerintah.

Fraksi PDI Perjuangan meminta agar dalam Ranperda tentang pengelolaan dana bergulir dijelaskan nilai nominal bunga yang dikenakan sebagai bagian dari pendapatan yang diperoleh pemerintah atas pinjaman yang diberikan kepada badan usaha koperasi maupun usaha mikro.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan berharap pemerintah daerah atau Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli dapat meningkatkan peran atau pelayanan kepada masyarakat.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian diminta memberikan pendampingan dan pengawasan kepada badan usaha koperasi atau usaha mikro, terlebih lebih dalam pengelolaan dana bergulir, sehingga harapan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan, pertumbuhan, pemerataan serta meningkatkan pendapatan masyarakat Kota Gunungsitoli dapat terwujud.

Usai mendengar seluruh pandangan umum fraksi, Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Herman Jaya Harefa, S.PdK menutup rapat paripurna dan mengumumkan jika rapat dilanjutkan kembali, Kamis (30/3).

Sebelum menutup rapat, Ketua DPRD tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat.

Sesuai pantauan pada pelaksanaan rapat paripurna, Pimpinan dan anggota DPRD Kota Gunungsitoli yang mengikuti rapat hanya berjumlah 15 orang. Pada rapat paripurna juga hanya terlihat hadir Wali Kota Gunungsitoli Ir.Lakhomizaro Zebua didampingi Sekda Kota Gunungsitoli Ir.Augustinus Zega dan sejumlah kepala SKPD. [IH]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *