Mantan Bupati Nias Divonis 2 Tahun Penjara

MEDAN, SANURIA.COM – Mantan Bupati Nias, ‎Binahati B Baeha diganjar hukuman dua tahun penjara. Dia dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus korupsi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias tahun 2017 kepada PT Riau Airlines.

Putusan ini dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai Ahmad Sayuti dalam persidangan yang digelar di Ruang Cakra VI PN Medan, Jumat (9/3/2018).

“Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” sebut Ahmad Sayuti dalam putusannya.

Majelis hakim juga menghukum Bupati Nias Periode 2006-2011 itu dengan denda sebesar Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan.

Dalam putusannya, majelis hakim tidak sependapat dengan tim JPU mengenai pembayaran uang pengganti. Pasalnya terdakwa dinilai tidak menikmati uang hasil kerugian negara.

“Majelis menilai terdakwa tidak menikmati uang kerugian negara. Kerugian negara sebesar Rp 6 miliar dinikmati oleh PT Riau Airlines,” sebut Ahmad Sayuti.

Putusan ini jauh lebih rendah dari tuntutan JPU. Sebelumnya Binahati dituntut 8 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider 5 kurungan serta UP sebesar Rp 6 miliar.

Menyikapi putusan tersebut, Binahati langsung menyatakan banding.

“Banding yang Mulia,” ucapnya spontan.

Sedangkan JPU masih menyatakan pikir-pikir.

Dalam dakwaan disebutkan, Bupati Nias Binahati B Bahea melakukan penyertaan modal ke PT Riau Airlines. Namun, penyertaan modal yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.12-233 Tahun 2006 Tanggal 2 Mei 2006.

Dalam dakwaan itu disebutkan terdakwa menguntung diri sendiri. Dengan itu, telah terjadi indikasi korupsi pada penyertaan modal tersebut secara ilegal dilakukan Pemkab Nias.

Sementara itu, kerjasama Pemkab Nias kepada pihak ketiga, yakni PT Riau Airlines tidak ada dasar hukum. Seharusnya didukung diterbitkan terlebih dahulu Peraturan Daerah (Perda) sehingga terjalin kerjasama secara legalitas.

“Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Nias sebesar Rp 6 miliar,” tutur JPU kala itu.

Sebagaimana diketahui, Binahati bukan pertama kalinya duduk di kursi persidangan. Pada tahun 2011, ia dihukum selama 5 tahun penjara dalam kasus korupsi penyelewengan dana penanggulangan Bencana Gempa dan Tsunami di Kabupaten Nias, yang berasal dari mata anggaran 2006-2008, dengan kerugian negara Rp 3,1 Milliar dari total anggaran Rp 9,8 Miliar. [ska]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *