Penggugat: Bupati Nias Nyata Melawan Hukum, Kuasa Hukum Bupati Tidak Mau Berkomentar

GUNUNGSITOLI, SANURIA.COM – Sidang Gugatan Alkes Pemkab Nias antara CV Karya Sendoro melawan Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM dengan agenda penyampaian kesimpulan (konklusi) kembali digelar sidang di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Selasa (27/9/2016).  

Tampak lengkap hadir Majelis Hakim yang diketuai Muhamad Yusuf Sembiring SH, Hakim Anggota Kenedy Putra Sitepu SH MH dan Hakim Agung Cory FD Laia SH MH.

Saat sidang dibuka Ketua Majelis Hakim Muhammad Yusuf Sembiring, mempersilahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan berkas kesimpulan masing masing.

Sonitehe Telaumbanua SH yang bertindak sebagai Penggugat bersamaan dengan Kuasa Hukum Bupati Nias selaku Tergugat menyampaikan berkas kesimpulannya dihadapan ketiga majelis hakim. Usai penyerahan berkas majelis hakim menanyakan kalau ada lagi yang disampaikan para pihak.

Sonitehe Telaumbanua SH langsung menyahuti majelis. “Kami berharap majelis dengan selesainya acara kesimpulan hari ini, pembacaan putusan nanti pada perkara ini segera adanya kepastian hukum dan berharap majelis berani mengadili Pokok Perkara. Sebab dampak dari lamanya  putusan perkara ini banyak pihak yang dirugikan, salah satunya adalah terkait hak masyarakat Nias dalam hal menikmati dana pembangunan alat kesehatan di RSUD Gunungsitoli telah tersandera dengan Keputusan Bupati Nias yang telah membatalkan proses pengadaannya,” ujar Sonitehe Telaumbanua SH.

Lalu majelis menanggapi bahwa, “Kami akan bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan dan itu yang akan dibacakan nanti,” Kata Majelis Muhamad Yusuf Sembiring SH.

Setelah itu , majelis bertanya kepada Kuasa Hukum Bupati Nias tentang penyampaian sesuatu apabila ada yang ditambahkan. Kuasa Hukum Bupati Nias Darman Harefa SH dan Ferdinan Zebua SH langsung menjawab tidak ada.

Akhirnya sidang ditutup setelah ditetapkan jadwal pembacaan putusan Pada hari Selasa 11 Oktober 2016.

Direktur CV Karya Sendoro Sonitehe telaumbanua SH saat ditanya wartawan, yakin gugatannya akan dikabulkan majelis.

“Jika hakim menggunakan teori hukum dan teori pembuktian, maka secara mutlak Bupati Nias telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diistilahkan dalam bahasa hukum Onrechtmatigedaad,” ujar Soni.

Ia menjelaskan, bawa alat bukti telah terjadinya perbuatan melawan hukum adalah, sudah ada Surat Keputusan yang menetapkan Penggugat sebagai pemenang lelang dari Panitia Pengadaan RSUD Gunungsitoli TA 2012 dengan didukung bukti pengakuan dari Bupati Nias.

Ada Surat dari Panitia Pengadaan RSUD Gunungsitoli yang menolak Keberatan PT Winatindo Bratasena untuk membatalkan kemenangan Penggugat. Surat Bupati Nias yang mengintervensi Panitia Pengadaan, adanya kesaksian Herman Syukur Zebua anak buah Bupati selaku saksi pengkaji sanggahan pada persidangan sebelumnya yang menyatakan bahwa jika dikaji sanggahan bagian perbagian maka anggapan Penggugat Bupati SALAH adalah IYA.

PT Winatindo Bratasena yang mengajukan Sanggahan atas kemenangan Penggugat ternyata alamatnya fiktif saat juru sita Pengadilan Negeri Medan menyampaikan relas panggilan, itu sudah diumumkan majelis dipersidangan dan terbukti perusahan yang menyanggah itu tidak bisa dibuktikan Bupati hadir dipengadilan.

Selanjutnya, setelah ditelusuri, PT Winatindo Bratasena bersama dengan perusahaan pendampingnya ternyata pelaku kejahatan koorporasi pengadaan alat kesehatan di seluruh Indonesia dengan dibuktikan Putusan Pengadilan Tipikor yang sudah incharth.

Serta di dalam putusan pengadilan tipikor tersebut tecantum kalimat kesaksian Direktur Perusahan Penyanggah bahwa penerima seluruh dana BDB alat kesehatan itu di Sumatera Utara adalah yang membuat HPSnya bernama Mukhlis, seorang pekerja di  perusahan RIDWAN WINATA sebagai aktor koruptor pengadaan Alkes di Tahun 2012.

Diantaranya, Kabupaten Tapanuli Tengah, Toba Samosir, Sibolga, Padang Lawas Samosir dan  termasuk Kabupaten Nias.

“Jadi sederhana pertanyaan dalam kasus ini, ada apa perusahaan koruptor meminta batal kemenangan Penggugat Kepada Bupati Nias, dan itu dikabulkan Bupati Nias. Jadi jelas dalam kasus telah terjadi percobaan tindak pidana korupsi,” beber Sonitehe Telaumbanua.

Jadi kalau ditanya sekarang yakin atau tidak yakin, tergantung teori yang digunakan hakim. Kalau hakimnya cerdas dan punya keberanian mengadili pokok perkara, secara mutlak Bupati Nias telah melawan hukum. Tetapi kalau hakim yang membuat pertimbangan berbelok-belok, dan membuat teori bias, yah arahnya bisa melantur kemana-mana pertimbangannya seperti putusan sebelumnya.

“Hakim menciptakan Eksepsi sendiri untuk membuat alasan NO, meski bukan yang dibantah dan dituntut lawan. Kalau seperti begitu kualitas pertimbangan seorang juri, maka saya bisa bilang orang yang tidak sekolah ilmu hukum sekalipun mampu bisa membuat perimbangan kayak begitu,” kata Sonitehe Telaumbanua.

Kuasa Hukum Bupati Nias Darman Harefa dan Ferdinan Zebua saat wartawan meminta tanggapannya tentang keyakinan mereka menang saat pembacaan putusan, mereka tidak bersedia menanggapi. “Biar majelis hakimnya saja,” kata Kuasa Hukum Bupati Nias Darmawan Harefa. [BZ] 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *