Bupati Nias Dalilkan PN Gunung Sitoli Tak Berwenang Adili Kemenangan CV Karya Sendoro

GUNUNGSITOLI, SANURIA.COM- Gugatan CV Karya Sendoro terhadap Bupati Nias Sokhiatulo Laoli kembali digelar dengan agenda sidang pembacaan jawaban dari Bupati Nias (Eksepsi) di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, Senin (25/4/2016).

Gugatan dengan Nomor 39/Pdt.G/2015/PN-Gst ini terkait dengan Keputusan Bupati Nias atas pembatalan kemenangan CV Karya Sendoro pada Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Gunungsitoli Tahun Anggaran 2012 senilai penawaran Rp 12,2 miliar dari Pagu Rp 15 miliar.

Sidang dibuka majelis hakim yang diketauai Yusuf Sembiring, SH serta Kenedy Putra Sitepu, SH MH dan Agung Cory Laia, SH MH selaku hakim anggota.

Dalam eksepsi yang diwakili kuasa hukum Bupati Nias Agusmar Zalukhu, SH, Darmawan Hidayat Harefa SH dan Ferdinand Jairus Zebua SH disebutkan, bahwa surat keputusan yang diterbitkan Bupati Nias sebagai objek gugatan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk dapat mengadili, tetapi wewenang wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Gugatan Erorr in Persona karena tidak disertakan pihak Gubernur Sumatera Utara sebagai pihak, mengingat dana pengadaan itu berasal dari pemerintah Propinsi Sumatera Utara serta gugatan penggugat kabur,” ujar Agusmas Zalukhu, SH yang dibacakan dihadapan persidangan.

Sementara dalam pokok perkara yang dibacakan Darwan Harefa SH kembali mendalilkan bahwa objek gugatan penggugat tidak termasuk kewenangan PN Gunungsitoli, serta menganggap bahwa tindakan Bupati Nias yang menerbitkan surat itu sudah sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pelelangan.

“Serta beranggapan bahwa Peraturan Presiden RI No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah adalah LEX SPESIALIS dalam pengadaan barang/jasa pemerintah,” papar Darmawan Harefa SH sambil menyerahkan pembacaan kepada Ferdinan Zebua.

Untuk pembacaan selanjutnya, menjelaskan bahwa perbedaan antara sangagahan awal dan sanggahan banding yang didalilkan penggugat adalah tidak diatur dalam ketentuan bahwa itu harus sama subtansinya. Sehingga tindakan yang dilakukan Bupati Nias sudah sesuai hukum.

Atas dasar tersebut kuasa hukum Bupati Nias memohonkan kepada PN Gunungsitoli untuk menolak gugatan penggugat, menyatakan tindakan tergugat (Bupati) berdasarkan Peraturan Presiden RI No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah.

Menyatakan tindakan tergugat sudah sesuai hukum. Serta memintakan penggugat dihukum membayar biaya perkara.

Usai dibacakan oleh Bupati Nias melalui kuasa hukumnya, Ketua Majelis Hakim Yusuf Sembiring, SH menananyakan kepada penggugat penyampaian replik.

Direktur CV Karya Sendoro Telaumbanua SH selaku penggugat memintakan waktu 2 minggu kepada majelis hakim mengingat tempat tinggalnya  berada di Medan.

Meski demikian, Sonitehe Telaumbanua sempat menanggapi sekilas eksepsi Bupati Nias tentang  Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak berwenang mengadili objek perkara tersebut.

“Barangkali semua kita tahu bahwa PTUN sebelumnya lewat putusan Mahkamah Agung telah merujuk PN Gunung Sitoli untuk mengadili perkara ini dan dikuatkan putusan sela PN Gunungsitoli sebelumnya yang menyatakan objek perkara ini berwenang mengadili. Termasuk keberatan tentang tidak disertakan gubernur sebagai pihak, apa korelasinya terkait keputusannya,” kata Sonitehe Telaumbanua dengan nada heran.

Lebih lanjut Sonitehe menjelaskan, eksepsi lain mendalilkan bahwa gugatan penggugat kabur, ini juga tidak jelas mana substansi yang dimaksud kabur.

“Untuk itu kami mohon majelis objektif dalam memberi pertimbangan. Maaf kalo kami kritik putusan sebelumnya, tentang anggapan gugatan kami kabur yang sama sekali tidak ditunjukan oleh Bupati. Malah majelis hakim sebelumnya yang membantu menjelaskan dimana kaburnya dalam kata-kata surat gugatan yang menyambung kata-kata Bupati kabur.

“Menurut kami hal sangat aneh bila hal itu terjadi kembali. Jangan sampai kita tonton bertahun- tahun ulang-ulang mengenai perkara ini dan diasumsikan ada sesuatu. Untuk itu majelis hakim PN Gunungsitoli harus berani memutus pokok perkara antara benar tindakan Bupati atau justru melawan hukum. Karena eksepsinya ini melantur kemana- mana. Kalau perbuatannya ini dapat dibenarkan, biar dicontoh pemimpin yang lain untuk dilanjutkan seperti ini, sebaliknya kalo salah biarlah menjadi pembelajaran,” ujar Sonitehe Telaumbanua dengan nada serius.

Akhirnya persidangan ditutup setelah disepakati persidangan tanggal 9 Mei 2016 dengan agenda penyampaian replik oleh penggugat, sekaligus Ketua Majelis Hakim Yusuf Sembiring kembali mengingatkan kembali pihak Bupati Nias agar dalam persidangan tidak mangkir, sekaligus ketaatan waktu untuk datang lebih cepat agar jadwal persidangan lain tidak terganggu. [IH]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *