Bupati Nias Buktikan Rp 15 Miliar Dana Alkes TA 2012 Masih Diparkir di Bank Sumut

GUNUNGSITOLI, SANURIA.COM – Sidang gugatan terhadap Bupati Nias yang diajukan CV Karya Sendoro selaku rekanan yang memenangkan tender pengadaan alat kesehatan RSUD Gunungsitoli TA 2012 dengan pagu Rp 15 miliar akan memasuki tahapan Konklusi atau kesimpulan.

Demikian kesimpulan majelis dihadapan para pihak  usai selesainya agenda pemberian bukti tambahan dari Bupati Nias (Tergugat) dan juga pemeriksaan saksi yang dihadirkan CV Karya Sendoro selaku Penggugat.

Sidang dibuka sekitar Pukul 14.00 WIB dan berakhir sekitar 16.15 WIB diketuai Muhamad Yusuf Sembiring SH, hakim anggota Kenedy Sitepu SHMH, dan Agung FD Cori Laia SH MH dengan agenda pemberian bukti tambahan dari Tergugat dan pemeriksaan saksi penggugat.

Kuasa Hukum Bupati Nias Agusmar Zalukhu SH menyampaikan satu jenis bukti dihadapan majelis hakim dan disaksikan Sonitehe Telaumbanua SH tentang bukti uang Alkes yang masih tersimpan di rekening Bank Sumut sebesar Rp 15 miliar.

Usai pemeriksaan bukti dari Tergugat, majelis hakim memeriksa saksi yang dihadirkan pihak Penggugat yang terdiri dari 2 orang saksi yaitu, Adilius Zalukhu selaku saksi dari marketing salah satu distributor pendukung CV Karya Sendoro pada pelelangan RSUD Gunungsitoli TA 2012 diantara 8 distributor pendukung, yaitu PT Fondako Dwi Utama dari Medan.

Saksi lainnya adalah Heriyanto Zega selaku penyedia yang berpengalaman mengikuti proses tender Pengadaan barang/jasa pemerintah selama 36 tahun dan juga sebagai Ketua ASPEKRINDO Kabupaten Nias.

Pada pemeriksaan saksi dari distributor, menerangkan bahwa pada tahun 2012 perusahaan di tempat bekerjanya telah mendukung CV Karya Sendoro pada pelelangan RSUD Gunungsitoli, dimana barang tersebut mempunyai keunggulan kualitas daripada yang dimintakan rumah sakit di dokumen pengadaan.

Ia juga menjelaskan bahwa pasca ditetapkan CV Karya Sendoro sebagai pemenang yang diumumkan di LPSE Sumatera Utara telah mempersiapkan barang atas Pesanan Order CV Karya Sendoro, namun sayangnya barang tersebut tidak jadi dibeli dan mengakibatkan kerugian.

Ia juga menjelaskan bahwa akibat pembatalan itu, pihaknya sempat memohonkan tanggungjawab kepada pihak CV Karya Sendoro dalam hal ini Sonitehe Telaumbanua untuk kompesansi biaya angkut barang.

“Namun pengertiannya hanya sekedar membantu alakadarnya ditransfer ke rekening saya waktu itu,” papar saksi.

Selain menjelaskan hal itu, juga mengungkap bahwa PT Winatindo Bratasena selaku penyanggah kemenangan CV Karya Sendoro beserta PT Magnum Global Mandri dan PT Tiara Donya selaku peserta tender lawan dari pemenang, adalah satu pemilik yaitu milik  Ridwan Winata.

Dimana pemilik perusahaan tersebut, menurutnya berkasus masalah korupsi di seluruh Indonesia dan sudah dipenjara di Lampung. Ia juga menegaskan bila 3 perusahaan yang ikut tender satu pemilik adalah merupakan perbuatan kolusi.

Oleh penjelasan saksi tersebut sempat situasi panas, pasalnya pihak kuasa hukum Bupati Nias Agusmar Zalukhu langsung mennginterogasi.

“Dari mana tau sadara saksi bahwa itu korupsi, anda ini siapa, detektif atau hakim?” bentak Agusmar.

Sonitehe Telaumbanua SH selaku penggugat langsung memotong pertanyaan itu dan meminta majelis agar menyarankan kuasa hukum  Bupati tidak salah bertanya.

“Saudara saksi menyatakan bahwa apabila 3 perusahaan 1 pemilik ikut tender maka itu perbuatan kolusi bukan korupsi. Mungkin kuasa hukum tidak mengerti apa bedanya  korupsi dan kolusi,” ujar Sonitehe Telaumbanua.

BACA JUGA
Perkuat Bukti Gugatan, CV Karya Sendoro Hadirkan Saksi

Sementara pertanyaan salah satu hakim Agung Cory Laia SH MH menyasar habis saksi dengan bertanya  dari mana saudara saksi mengetahui bahwa perusahaan itu satu pemilik, apa saudara telah melihat anggaran dasarnya?

Saksi menjelaskan, bahwa ke 3 perusahaan tersebut ditempat bekerjanya sebelumnya telah digunakan tenaganya sebagai penginstal alat dan mengetahui pemiliknya Ridwan Winata meski nama perusahaan berbeda beda, terang saksi.

Usai pemeriksaan saksi Adilius Zalukhu dari pihak distributor, berlanjut pemeriksaan saksi Heriyanto Zega yang menerangkan pengalamannya mengikuti proses tender  selama puluhan tahun.

Dalam keterangannya, ia mengatakan bahwa proses pelelangan, evaluasi teknis admistrasi penawaran adalah mutlak kewenangan panitia pengadaan, tidak ada kewenangan bupati mengintervensi evaluasi teknis, karena yang memahami soal itu adalah panitia.

Selanjutnya menjelaskan, bahwa peserta tender yang tidak memenuhi syarat teknis maka tidak layak diterima sanggahan, serta subtansi sangagahan awal dengan banding tidak boleh berbeda karena sanggahan banding itu adalah materi dari yang tidak puas dari jawaban panitia.

Ia juga menerangkan bahwa Bupati tidak boleh mencari kesalahan panitianya selain hanya yang dijawabnya adalah subtansi sanggahan. Bahwa apabila bupati sudah memunculkan di Surat Keputusannya di luar objek sanggahan, berarti bupati tidak sejalan dengan panitianya.

Oleh penjelasan saksi Heriyanto Zega tersebut, kuasa hukum Agusmar Zalukhu sempat bertanya emosi. “Saudara saksi kok bisa tau saja kerja Bupati bahwa tidak memahami teknis?” tanya Agusmar.

Heriyanto menjawab bahwa sepengetahuan dirinya selaku rekanan yang puluhan tahun bergelut sebagai kontraktor, yang paham soal soal teknis itu adalah panitia bukan bupati.

“Tadi saudara menyinggung tentang Surat Keputusan. Saudara bisa bedakan Keputusan dan surat?” cecar Agusmar yang kembali ajukan pertanyaan kepada saksi Heriyanto.

Heriyanto menjawab, keputusan yang bagaimana dimaksud, keputusan banyak, begitu juga soal surat, sangat banyak. Lalu Agusmar menunjuk 2 surat sambil majelis hakim meminta memperlihatkan di depan bersama saksi dan penggugat.

Usai diperlihatkan didepan, pengggugat langsung mengomentari, ada baiknya diperlihatkan kepada ahli admnistrasi negara, komentar Sonitehe Telaumbanua.
Hingga suasana menjadi ribut saat ditegur majelis untuk tidak perlu dikomentari oleh penggugat kalau giliran saling bertanya, akhirnya pertanyaan Agusmar tersebut tidak ada ujung pangkalnya akibat hakim dan penggugat saling berdebat.

Akhirnya sidang ditutup setelah ditanyakan majelis hakim kepada Kuasa Hukum Bupati tentang adanya saksi yang dihadirkan, Agusmar Zalukhu menjawab bahwa mereka tidak ada saksi. Sidang kembali dijadwalkan pada tanggal 13 September 2016 dengan agenda penyampaian konklusi atau kesimpulan dari masing masing pihak. [IH]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *